Dasar Hukum Sertifikasi Guru

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  
• UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
  
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik
  
• Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: I.UM.01.02-253
  
• PERMENDIKNAS NO. 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
  
• PERMENDIKNAS NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELAUI JALUR PENDIDIKAN

PERUBAHAN YANG ESENSI DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO 2008

1. Merevisi batas minimal masa kerja sebagai guru, semula 2 tahun menjadi 5 tahun.
   
2. Merevisi penskoran pengalaman mengajar, rentang skor lama 40 - 160 menjadi 85 - 190.
   
3. Memasukkan sertifikat keahlian/keterampilan ke dalam prestasi akademik (komponen 6)
   
4. Memasukkan pamong PPL ke dalam bimbingan teman sejawat (komponen 6)
   
5. Skor keikutsertaan dalam forum ilmiah (komponen 8) dibedakan relevan dan tidak relevan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.